Dalam website Mahkamah Agung tanggal Senin, 18 Maret 2024 14:54 WIB yang berjudul "Ketua MA LANTIK DIRJEN BADILAG DAN DIRJEN BADIMILTUN BARU" Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. sebagai Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (BadimilTUN) di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14 pada Senin, 18 Maret 2024.

Ruang Kusuma Atmadja sendiri sangat penting bagi Mahkamah Agung karena Kusuma Atmadja adalah pertama yang menjabat ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan unit organisasi baru pada Mahkamah Agung, adalah unit eselon I yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis peradilan militer dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI Pasal 173


Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 175, 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
b. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer;
c. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara;
d. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer;
e. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara;

VIDEO GALERI

FOTO GALERI

About the Author

Swante Adi Krisna, S.H.

Collaborator & Editor

Website Programmer Autodidak sejak 2003, Graphic Designer Autodidak sejak 2002, Blogger sejak 2008, Jamaican Music Enthusiast sejak 2005, Gooners sejak 1998, Sarjana Hukum Pidana, dan sekarang Bagian Keluarga Besar Biro Hukum Kementerian Pertahanan.

View All Articles