Pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, penulis mendapatkan surat perintah dari pimpinan untuk menghadiri dan mewakili Menteri Pertahanan RI, Bapak Prabowo Subianto dalam pembacaan putusan perkara nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT yang dijadwalkan pada tanggal 12 Januari 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Penulis, yang merupakan bagian dari Biro Hukum, diwajibkan untuk mengikuti sidang tersebut karena merupakan salah satu perkara yang sedang ditangani oleh Biro Hukum.

Sidang tersebut akan dihadiri oleh penulis, didampingi oleh Mega Fitria, S.H., seorang staf Advokasi Hukum I yang baru saja bergabung. Sidang ini tidak hanya untuk memberikan pengalaman kepada Mega Fitria, tetapi juga memberikan gambaran tentang proses persidangan di PTUN.

Selain Mega Fitria, ada juga 3 (tiga) mahasiswa magang yang turut serta mengikuti sidang ini, ketiga mahasiswa ini tertarik dengan perkembangan perkara yang sedang ditangani oleh Biro Hukum. Dengan adanya mahasiswa magang ini, diharapkan mereka dapat belajar dan memahami proses persidangan di PTUN secara lebih mendalam.

Studi hukum adalah tentang memahami hukum sebagaimana yang tertulis dalam buku atau perundangan-undangan. Namun, untuk menjadi seorang praktisi hukum yang kompeten, tidak cukup hanya memahami teori hukum. Penting bagi para mahasiswa hukum untuk melihat langsung dan merasakan suasana persidangan.

Melakukan kunjungan ke pengadilan atau menghadiri persidangan adalah pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa hukum. Mengapa demikian? Di sinilah mereka dapat melihat hukum dalam tindakan, melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktiknya. Mereka dapat melihat bagaimana argumen hukum disampaikan, bagaimana bukti-bukti diajukan, dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan.

Pengalaman persidangan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum acara TUN, yaitu tata cara yang diatur dalam suatu persidangan Tata Usaha Negara. Ketika mahasiswa dapat melihat bagaimana proses pengadilan berlangsung, mereka dapat menghubungkan teori hukum dengan praktiknya. Mereka dapat mencoba mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip hukum yang diajarkan dalam teori diterapkan dalam kasus nyata.

Kembali kepada perkara nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT, pada pertimbangan majelis hakim PTUN Jakarta, gugatan yang diajukan tidaklah termasuk dalam kewenangan PTUN Jakarta. Hal ini dikarenakan yang digugat adalah pribadi, bukan pejabat tata usaha negara. Selain itu, para penggugat juga belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Seperti yang diketahui, perkara yang terdaftar dengan nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 12 Januari 2024 merupakan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atas tindakan faktual pejabat pemerintah. Namun, yang digugat dalam perkara ini adalah pribadi, termasuk beberapa yang bukan merupakan pejabat pemerintahan.

Gugatan ini diajukan oleh beberapa advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara. Mereka adalah Petrus Selestinus, Carrel Ticualu, Erick S Paat, Robert B Keytimu, Jemmy S Mokolensang, Paskalis A Dachunha, Pitri Indriningtyas, Roslina Simangunsong, Ricky D Moningka, dan Pieter Paskalis.

Dalam gugatannya, ada 12 pihak yang dijadikan tergugat. Mereka adalah Joko Widodo, Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Bobby Afif Nasution, Prabowo Subianto, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, turut tergugat juga terdiri dari Saldi Isra, Arief Hidayat, Iriana Joko Widodo, Kaesang Pangarep, hingga PT Tempo Inti Media Tbk.

Dalam pembacaan putusan dismissal pada perkara nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT, dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak diterima. Selain itu, para penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp647.000. Putusan ini merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh PTUN Jakarta.

PTUN Jakarta menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak diterima karena ada dua alasan utama yang menjadi pertimbangan. Pertama, subjek gugatan yang salah. Dalam PTUN, yang dapat disengketakan adalah pejabat tata usaha negara. Namun, dalam gugatan ini yang digugat adalah Joko Widodo sebagai pribadi dan juga sebagai Presiden Republik Indonesia, Anwar Usman sebagai pribadi dan juga sebagai Hakim Konstitusi, serta Gibran Rakabuming Raka sebagai pribadi dan juga sebagai Walikota Surakarta.

Alasan kedua adalah belum adanya upaya administratif yang telah dilakukan oleh para penggugat. Seperti yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, sebelum melakukan gugatan di PTUN, terlebih dahulu harus dilakukan upaya administratif terlebih dahulu. Namun, hal ini belum dilakukan oleh para penggugat sehingga gugatan mereka tidak dapat diterima.

Dengan putusan ini, diharapkan semua pihak dapat menerima keputusan PTUN Jakarta ini. Semua proses persidangan telah dilakukan dengan teliti dan berdasarkan hukum yang berlaku.

VIDEO GALERI

PROFIL PELAYANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA [VIDEO KOSONG]


Penjelasan video "PROFIL PELAYANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA" oleh PTUN Jakarta dengan penjelasan:

Asas mendasar dalam pelaksanaan proses peradilan adalah “sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.….

Video berjudul "PROFIL PELAYANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA" diunggah oleh PTUN Jakarta. Video ini merupakan urutan ke-239 (Dua ratus tiga puluh sembilan) dari website ini dan telah ditonton oleh lebih dari 4004 (Empat ribu empat) penonton. Video ini juga merupakan video urutan ke-0 (Kosong) dari artikel ini.

FOTO GALERI

FOTO KESATU

FOTO KEDUA

About the Author

Swante Adi Krisna, S.H.

Collaborator & Editor

Website Programmer Autodidak sejak 2003, Graphic Designer Autodidak sejak 2002, Blogger sejak 2008, Jamaican Music Enthusiast sejak 2005, Gooners sejak 1998, Sarjana Hukum Pidana, dan sekarang Bagian Keluarga Besar Biro Hukum Kementerian Pertahanan.

View All Articles