Pada tanggal 6 Februari 2024, Penulis menerima perintah dari Pimpinan untuk mewakili Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam sebuah sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sidang tersebut merupakan pemeriksaan dismissal dalam perkara nomor register 11/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Dalam perkara tersebut, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai Tergugat V digugat bersama dengan 12 pihak lainnya, antara lain Presiden Joko Widodo, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Medan Mohammad Boby Afif Nasution, dan KPU RI. Turut tergugat dalam perkara tersebut adalah Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, Arief Hidayat, Iriana, Kaesang Pangarep, dan Podcast Bocor Alus Politik Tempo.co.

Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berakhir dengan penetapan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima. PTUN Jakarta juga membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara tersebut kepada para penggugat berdasarkan Pasal 47 juncto Pasal 50 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini berkaitan dengan kewenangan absolut PTUN yang mengadili sengketa tata usaha negara.

Menurut Pasal 1 Angka X UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Hal ini dapat terjadi baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Termasuk dalam sengketa tata usaha negara adalah sengketa kepegawaian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis, yang mewakili Menteri Pertahanan, duduk di samping Otto Hasibuan selama persidangan. Setelah persidangan berakhir, Penulis menghampiri Otto Hasibuan dan meminta izin untuk berfoto bersama. Beliau memberikan izin dengan ramah dan bersedia berfoto dengan Penulis. Setelah berbincang sebentar, Penulis meminta izin untuk mendahului keluar dari ruang persidangan sebelum Beliau ditunggu oleh puluhan wartawan di luar ruangan.

Otto Hasibuan lahir pada tanggal 5 Mei 1955 di Pematangsiantar, Sumatera Utara. Beliau merupakan anak bungsu dari sepuluh bersaudara. Sejak kecil, Otto telah menunjukkan kecerdasannya dan kemampuan yang luar biasa. Ia dibesarkan dan menyelesaikan pendidikan formalnya di Sumatera Utara, yang kemudian menjadi tempat di mana ia memulai karirnya.

Beliau merupakan sosok yang sangat aktif dan berdedikasi dalam berorganisasi. Hal ini terlihat dari keikutsertaannya dalam berbagai organisasi, baik di tingkat internasional maupun domestik. Pada awalnya, Otto menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Setelah meraih gelar sarjana, ia melanjutkan studinya di Universitas Teknologi Sydney (UTS), di mana ia mempelajari perbandingan hukum dan mendapatkan gelar master. Tidak puas dengan itu, beliau kemudian melanjutkan pendidikan doktornya di UGM dan berhasil meraih gelar Doktor Filsafat.

Prestasi yang diraih Otto tidak hanya sebatas pendidikan formal, beliau juga mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Jayabaya, Jakarta pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa beliau merupakan sosok yang dihormati dan diakui keahliannya di bidang hukum.

Selama lebih dari 30 tahun, Otto aktif menjadi anggota International Bar Association (IBA). Di tingkat domestik, beliau juga merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) selama dua periode, yaitu tahun 2003-2005 dan 2011-2015. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) selama dua periode, yaitu tahun 2004-2007 dan 2012-2015.

Saat ini, Otto menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Nasional PERADI dan juga Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum UGM (KAHGAMA). Dengan pengalamannya yang luas dan pengetahuannya yang mendalam, beliau juga sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan acara di bidang hukum.

Tidak hanya berkarir sebagai seorang pengacara, Otto juga aktif sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia, seperti UGM, Universitas Jayabaya, dan juga program pendidikan hukum PERADI. Beliau membagikan pengetahuannya kepada generasi muda yang tertarik untuk menekuni bidang hukum.

Di sektor publik, Otto juga pernah menjadi anggota Tim Penyusun KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan menjabat sebagai Penasihat Hukum Utama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa beliau bukan hanya seorang ahli di bidang hukum, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa.

Selama kariernya, Otto Hasibuan telah memberikan banyak kontribusi dan pengabdian yang luar biasa bagi dunia hukum di Indonesia. Beliau merupakan sosok yang sangat berpengaruh dan dihormati oleh masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan segala keahliannya, beliau terus berjuang untuk memajukan hukum di Indonesia dan membangun generasi yang cerdas dan beretika di bidang hukum. Semoga perjalanan karirnya terus sukses dan dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang.

Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini menjadi bukti bahwa proses hukum di Indonesia tetap berjalan dengan adil dan transparan, tanpa memandang orang atau jabatan. Semua pihak dapat mengajukan gugatan dan memperoleh keadilan yang setara di hadapan hukum.

Keputusan PTUN Jakarta untuk membebankan biaya perkara kepada para penggugat juga menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya memperhatikan kepentingan salah satu pihak, namun juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berlangsung pada tanggal 6 Februari 2024 ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Dengan adanya keputusan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan menghormati lembaga peradilan sebagai pemegang keadilan yang independen.

Kita sebagai warga negara juga perlu mengingat bahwa sengketa tata usaha negara bukan hanya tentang persoalan antarindividu atau badan, namun juga berkaitan dengan kepentingan negara dan rakyat. Oleh karena itu, semua pihak harus bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menghormati proses hukum yang berlaku.

Dengan demikian, Penulis sebagai wakil dari Menteri Pertahanan dan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara nomor register 11/G/TF/2024/PTUN.JKT menghormati dan mengikuti keputusan yang telah diambil oleh PTUN Jakarta. Semoga proses hukum di Indonesia dapat terus diperkuat dan dihormati, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

VIDEO GALERI

FOTO GALERI

About the Author

Swante Adi Krisna, S.H.

Collaborator & Editor

Website Programmer Autodidak sejak 2003, Graphic Designer Autodidak sejak 2002, Blogger sejak 2008, Jamaican Music Enthusiast sejak 2005, Gooners sejak 1998, Sarjana Hukum Pidana, dan sekarang Bagian Keluarga Besar Biro Hukum Kementerian Pertahanan.

View All Articles