Pada tanggal 13 Februari 2024, Penulis yang merupakan salah satu staf di Kementerian Pertahanan mendapatkan perintah dari Pimpinan untuk mewakili Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam sidang yang akan diadakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sidang tersebut memiliki nomor register 11/G/TF/2024/PTUN.JKT dan merupakan perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan tersebut.

Dalam perkara tersebut, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai Tergugat V digugat bersama dengan 11 pihak lainnya, antara lain Presiden Jokowi, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Medan Mohammad Boby Afif Nasution, dan KPU RI. Selain itu, terdapat pula Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, Arief Hidayat, Iriana, Kaesang Pangarep, dan Podcast Bocor Alus Politik Tempo.co yang turut menjadi tergugat.

Sidang yang diadakan di PTUN Jakarta dengan nomor register perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tersebut berakhir dengan penetapan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hasil sidang tersebut, PTUN Jakarta kemudian membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara tersebut kepada para penggugat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa kewenangan absolut PTUN adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Dalam ketentuan tersebut, terdapat batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara yang tertuang dalam Pasal 1 Angka X Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara. Isi dari ketentuan tersebut menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Termasuk di dalamnya adalah sengketa kepegawaian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat menunggu persidangan dimulai, Penulis menemukan seseorang yang duduk tidak jauh dari tempatnya. Penulis kemudian memperkenalkan diri dan orang tersebut juga memperkenalkan dirinya. Orang tersebut bernama Syamsudin Noor dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Awalnya, Kami hanya berbincang-bincang terkait dengan perkara yang kami tangani namun kemudian beralih ke topik yang lebih serius.

Syamsudin Noor menceritakan tentang disertasinya yang terkait dengan ketatanegaraan dan hingga berdiskusi tentang teori hukum serta filsafat hukum. Penulis yang merupakan mantan pengajar Ilmu Perundang-undangan dan Filsafat Hukum merasa sangat kagum dengan kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh Syamsudin Noor. Beliau juga menceritakan pengalaman ketika mengikuti studi banding yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Beliau juga berbagi pengalaman ketika mengajar mahasiswa.

Penulis merasa senang dapat berdiskusi dengan Dr. Syamsudin Noor, S.H., M.H. Sebagai penutup, Penulis berharap agar Dr. Syamsudin Noor, S.H., M.H. selalu sehat sehingga Beliau dapat terus mengamalkan ilmunya, baik untuk generasi penerus, Mahkamah Konstitusi, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Beliau senantiasa memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum di Indonesia.

VIDEO GALERI

GEDUNG UTAMA MAHKAMAH KONSTITUSI [VIDEO KOSONG]


Penjelasan video "GEDUNG UTAMA MAHKAMAH KONSTITUSI" oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan penjelasan:

Gedung Utama Mahkamah Konstitusi.

Video berjudul "GEDUNG UTAMA MAHKAMAH KONSTITUSI" diunggah oleh Mahkamah Konstitusi RI. Video ini merupakan urutan ke-234 (Dua ratus tiga puluh empat) dari website ini dan telah ditonton oleh lebih dari 3791 (Tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) penonton. Video ini juga merupakan video urutan ke-0 (Kosong) dari artikel ini.

SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI [VIDEO SATU]


Penjelasan video "SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI" oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan penjelasan:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

Video berjudul "SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI" diunggah oleh Mahkamah Konstitusi RI. Video ini merupakan urutan ke-235 (Dua ratus tiga puluh lima) dari website ini dan telah ditonton oleh lebih dari 53581 (Lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) penonton. Video ini juga merupakan video urutan ke-1 (Satu) dari artikel ini.

FOTO GALERI

About the Author

Swante Adi Krisna, S.H.

Collaborator & Editor

Website Programmer Autodidak sejak 2003, Graphic Designer Autodidak sejak 2002, Blogger sejak 2008, Jamaican Music Enthusiast sejak 2005, Gooners sejak 1998, Sarjana Hukum Pidana, dan sekarang Bagian Keluarga Besar Biro Hukum Kementerian Pertahanan.

View All Articles