Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) merupakan badan hukum yang bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. PTUN Jakarta beralamat di Jalan A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950 dan memiliki website resmi di www.ptun-jakarta.go.id. Sebagai pengadilan yang berwenang di bidang Tata Usaha Negara, PTUN Jakarta memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah.


Tugas PTUN Jakarta adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara. Sengketa ini dapat terjadi antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah), baik di pusat maupun di daerah. Sengketa tersebut dapat berasal dari keputusan TUN (beschikking) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, PTUN Jakarta juga menangani sengketa kepegawaian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa di bidang Tata Usaha Negara dapat terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah. Misalnya, sengketa terkait izin pendirian usaha, perizinan pembangunan, atau sengketa lain yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam hal ini, PTUN Jakarta berperan sebagai penyeimbang antara kepentingan masyarakat dan keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Berbicara tentang wewenang PTUN Jakarta, Badan ini memegang peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan PTUN Jakarta memiliki kewenangan yang luas dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan ini juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Selain sebagai penyelesaian sengketa, PTUN Jakarta juga memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya pengadilan ini, masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan merata, serta pemerintah diharapkan dapat bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya.

Dalam menjalankan tugasnya, PTUN Jakarta memiliki proses yang terstruktur secara rapi dan transparan. Setiap sengketa yang diajukan akan melalui proses peradilan yang adil dan terbuka. Para pihak yang terlibat dalam sengketa juga berkesempatan untuk menyampaikan pendapat dan bukti-bukti yang mereka miliki untuk memperkuat argumen mereka.

Selain itu, PTUN Jakarta juga memiliki hak untuk meminta keterangan, dokumen, dan bukti-bukti dari pihak terkait untuk memastikan bahwa putusan yang diambil adalah benar dan adil. Dengan demikian, PTUN Jakarta bertujuan untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. PTUN bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara antara badan hukum perdata atau individu sebagai penggugat, dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat.

Yang menjadi subjek di PTUN adalah seseorang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang diduga melakukan pelanggaran dalam proses tata usaha negara. Pihak yang mengajukan gugatan ini disebut sebagai penggugat. Sedangkan pihak yang dituntut dalam gugatan tersebut disebut sebagai tergugat.

Saat ini, objek yang diperiksa dalam PTUN adalah surat keputusan tata usaha negara (beschikking). Surat keputusan ini mencakup semua keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara seperti keputusan tentang pengangkatan, pemecatan, pemberhentian, dan pengaturan tugas pegawai negeri sipil.

Adapun wilayah hukum PTUN Jakarta meliputi wilayah administratif pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 6 kabupaten/kota, yaitu: Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Wilayah ini terbagi menjadi 4 bagian yang berbatasan langsung dengan wilayah lain, yaitu:

Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
Sebelah selatan berbatasan dengan Jawa Barat.
Sebelah barat berbatasan dengan Banten.
Sebelah timur berbatasan dengan Jawa Barat.

Dengan batas-batas wilayah yang telah ditetapkan ini, maka semua sengketa yang terjadi dalam wilayah ini akan ditangani oleh PTUN Jakarta.

PTUN Jakarta memiliki tugas yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara. Sebagai lembaga yang independen, PTUN dituntut untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa secara adil dan objektif. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses tata usaha negara.

Sengketa yang dihadapi dalam PTUN Jakarta dapat berupa sengketa administratif maupun sengketa antara pemangku kepentingan dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Namun, terlepas dari jenis sengketa yang dihadapi, PTUN Jakarta harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan publik dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Proses penyelesaian sengketa di PTUN Jakarta dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat. Setelah itu, tergugat akan memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan. Selanjutnya, sidang akan dilaksanakan untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan bukti-bukti yang ada. Keputusan akhir akan diambil oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim yang ditunjuk oleh Ketua PTUN Jakarta.

Dalam penyelesaian sengketa di PTUN Jakarta, terdapat beberapa prinsip yang harus dijunjung. Salah satunya adalah prinsip keterbukaan, dimana proses persidangan harus dapat diakses oleh publik. Prinsip lainnya adalah prinsip kecepatan, di mana proses penyelesaian sengketa harus dilakukan secepat mungkin untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar bagi pihak yang terlibat. Selain itu, PTUN Jakarta juga harus mengedepankan prinsip kepastian hukum dalam pengambilan keputusan, sehingga pihak yang terlibat dapat mengetahui secara jelas dan pasti hasil dari penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

Dengan adanya PTUN Jakarta, diharapkan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Namun, peran dari semua pihak yang terlibat, baik penggugat maupun tergugat, juga sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa di PTUN ini. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, diharapkan sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan keadilan dapat ditegakkan dalam proses tata usaha negara.

Pada akhirnya, PTUN Jakarta adalah sebuah lembaga peradilan yang berperan penting dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Indonesia. Dengan adanya pengadilan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan merata serta pemerintah dapat bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya.

VIDEO GALERI

PROFIL PELAYANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA [VIDEO KOSONG]


Penjelasan video "PROFIL PELAYANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA" oleh PTUN Jakarta dengan penjelasan:

Asas mendasar dalam pelaksanaan proses peradilan adalah “sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.….

Video berjudul "PROFIL PELAYANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA" diunggah oleh PTUN Jakarta. Video ini merupakan urutan ke-188 (Seratus delapan puluh delapan) dari website ini dan telah ditonton oleh lebih dari 3952 (Tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua) penonton. Video ini juga merupakan video urutan ke-0 (Kosong) dari artikel ini.

PROFILE VIDEO PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA 2019 [VIDEO SATU]


Penjelasan video "PROFILE VIDEO PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA 2019" oleh PTUN Jakarta dengan penjelasan:

.

Video berjudul "PROFILE VIDEO PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA 2019" diunggah oleh PTUN Jakarta. Video ini merupakan urutan ke-189 (Seratus delapan puluh sembilan) dari website ini dan telah ditonton oleh lebih dari 2683 (Dua ribu enam ratus delapan puluh tiga) penonton. Video ini juga merupakan video urutan ke-1 (Satu) dari artikel ini.

PURNABAKTI DAN PENGANTAR TUGAS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA [VIDEO DUA]


Penjelasan video "PURNABAKTI DAN PENGANTAR TUGAS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA" oleh PTTUN JAKARTA dengan penjelasan:

28-29 Juli 2023 Diselenggarakan acara Purnabakti Bapak Didik Hari Wasito,S.H.,M.H dan Ibu Hj. Diah Yulidar,S.H.,M,H serta Pengantar Tugas Bapak Agus Susanto,S.H dan Ibu Siti Nurlaeliyah,S.H Theme Song….

Video berjudul "PURNABAKTI DAN PENGANTAR TUGAS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA" diunggah oleh PTTUN JAKARTA. Video ini merupakan urutan ke-190 (Seratus sembilan puluh) dari website ini dan telah ditonton oleh lebih dari 221 (Dua ratus dua puluh satu) penonton. Video ini juga merupakan video urutan ke-2 (Dua) dari artikel ini.

FOTO GALERI

FOTO KESATU

About the Author

Swante Adi Krisna, S.H.

Collaborator & Editor

Website Programmer Autodidak sejak 2003, Graphic Designer Autodidak sejak 2002, Blogger sejak 2008, Jamaican Music Enthusiast sejak 2005, Gooners sejak 1998, Sarjana Hukum Pidana, dan sekarang Bagian Keluarga Besar Biro Hukum Kementerian Pertahanan.

View All Articles